PERSADARIAU, BANDA ACEH — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menagih komitmen Pemerintah Provinsi Aceh untuk mencari solusi kepastian anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 dalam waktu 15 hari kerja. Sebab hingga saat ini tunggakan Pemerintah Aceh kepada BPJS sebanyak Rp.761 miliar.
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko pada BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat komitmen kepada Pemerintah Aceh terkait pembayaran premi JKA, namun belum ada jawaban. Akhirnya, BPJS Kesehatan membuat surat peringatan, kemudian dijawab Pj Gubernur Aceh pada 19 September 2023 Lalu.
Ia menjelaskan dalam surat balasan tersebut, Pj Gubernur menyatakan komitmennya cukup besar. Namun komitmen itu tidak tergambarkan dalam refleksi besaran yang akan dibayarkan dan waktunya.
“Kita menjadi ragu-ragu. Kemudian kita minta pertemuan lagi, kita akan menagih kembali komitmen tersebut seperti apa,” kata Mahlil Ruby melalui pesan tertulisnya kepada awak media, Senin 9 Oktober 2023.
Mahlil Ruby menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh diminta untuk mencari ruang fiskal dalam waktu 15 hari kerja hingga 1 November 2023. Pasalnya, hingga saat ini anggaran untuk JKA belum terakomodir dalam perubahan APBA 2023. Baru ada alokasi sebesar Rp.30 miliar, padahal kebutuhan anggaran mencapai Rp. 761 miliar.
“Kami minta komitmen Pemerintah Aceh dalam 15 hari kerja ini, dengan evaluasi Mendagri, apabila dalam tiga minggu tidak ada komitmen yang tergambar dalam anggarannya, kami terpaksa menangguhkan penjaminan kepada peserta JKA,” tegas Mahli.
Mahli berharap hal itu tidak terjadi, ia juga menanyakan alasan mengapa anggaran untuk JKA yang sudah dialokasikan sebesar Rp 700 miliar tiba-tiba tinggal Rp 30 miliar.
“BPJS Kesehatan juga diaudit lembaga negara terkait akuntabilitas dari penagihannya. Kita berharap pemda punya jalan keluar bagaimana menyelesaikannya,” tutur Mahlil Ruby.
Selain itu, Mahlil Ruby mengaku khawatir dengan kondisi keuangan Pemerintah Aceh di tahun 2024 mendatang, mengingat dana otonomi khusus (otsus) akan berkurang. “Kami minta agar antara komitmen politis dan komitmen anggaran harus klop,” tutupnya.
Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Aceh Muhammad MTA, menanggapi ancaman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Terkait penyelesaian anggaran JKA bersama BPJS, tentu Pemerintah Aceh berkomitmen untuk penyelesaian. Secara khusus gubernur telah menyurati pihak BPJS,” kata MTA.
Ia menyatakan saat ini APBA Perubahan tahun 2023 yang baru disahkan sedang dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kemarin Senin 2 Oktober 2023 Pemerintah Aceh bersama BPJS juga telah menggelar rapat terkait hal ini, dan kita akan menunggu waktu 15 hari setelah turunnya hasil fasilitasi APBA-P 2023 dari Mendagri,” ujarnya.
Sementara, wacana terkait akan memutuskan kontrak BPJS per 1 November terhadap kepesertaan JKA. MTA menyatakan bahwa tentu itu merupakan penekanan BPJS Kesehatan sebagai kepastian menjalankan komitmen bersama demi kepentingan publik.
“Insya Allah semua akan baik-baik saja. Walau pada tahun 2023 ini ketersediaan fiskal kita tidak memenuhi penuh terhadap penyelesaian BPJS, namun kita memastikan pada tahun 2024 komitmen penyelesaiannya menjadi prioritas pada APBA 2024,” tambahnya.
Pada pembahasan APBA 2024 yang saat ini masih terus berlangsung di DPRA, Pemerintah Aceh bersama dewan juga membahas perihal ini.
Dimana kekurangan tanggungan BPJS 2023 dan pembiayaan BPJS 2024 akan menjadi salah satu pembahasan prioritas sebagai bentuk kepastian menjalankan komitmen bersama ini.{RM}