PERSADARIAU, JAKARTA – Litbang Kompas dalam jajak pendapatnya Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.
Dari survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.
Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.
Terkait hal tersebut Pengamat Politik Jerry Massie menilai hasil survei tersebut berlebihan.
Jerry mengatakan masih banyak permasalahan yang terjadi di berbagai bidang saat ini.
“Siapapun itu boleh survei mau tinggi atau rendah kita enggak menuduh mereka apapun. Tapi harusnya angka 50 persen saja sudah bagus untuk kepuasan publik,” ujar Jerry, Selasa (21/2/2023).
Jerry pun membeberkan beberapa indikator permasalahan di dalam negeri saat ini.
Misalnya soal harga sembako dan beras yang terus merangkak naik beberapa waktu belakangan ini.
Belum lagi soal kestabilan pangan dan tingkat inflasi Januari 2023 yang menyentuh angka 5,28 persen yang seharusnya di bawah angka 5 persen.
Selain itu, lanjut Direktur P3S ini mengatakan angka utang yang terus bertambah menjadi US$ 186,5 miliar pada akhir tahun 2022 atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3% (yoy).
Hal ini belum ditambah lagi ada persoalan kelangkaan minyak goreng sehingga masyarakat beralih ke minyak goreng curah.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini juga menyinggung kepuasan publik di bidang politik, dan keamanan yang mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.
Menurutnya, hal itu sangat kontradiksi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena ada masalah terkait politik identitas, soal rangkap jabatan menteri belum lagi soal mobil Esemka yang mendadak muncul menjelang pemilu 2024.
“Jadi angka yang muncul sekarang itu sudah berlebihan,” katanya.
Ia membandingkan dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei di Amerika Serikat(AS) terkait kinerja Presiden AS Joe Biden.
Seluruh lembaga survei di AS ketika melakukan jajak pendapat menganut paham moderat dan independen.
Semua responden yang dilibatkan juga jelas identitasnya.
Sehingga menurut Jerry hasil yang muncul terkait kepuasan kinerja pemerintahan di AS tidak berlebihan.
“Di AS itu hanya 30 sampai 36 persen tingkat kepuasan publiknya, mereka main di angka 30 persenan jadi masih masuk akal tidak terlalu berlebihan,” ujar Jerry.
Ceruk kalangan dari responden yang dilakukan Litbang Kompas juga disoroti oleh Jerry.
Ia mempertanyakan siapa saja responden yang disurvei terkait tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja pemerintahan Jokowi.
“Kalau yang disurvei PNS semua pasti 85 persen berarti otomatis Jokowi naik tingkat kepuasan publiknya, kalau orang swasta berapa mahasiswa berapa kan begitu. Saya yakin kalau mereka ambil sampling buruh mereka akan menolak apalagi ada Omnibus Law,” katanya. **