PERSADARIAU, KAMPAR – Polda Riau nampaknya perlu memotivasi jajaran tingkat Polres Kabupaten Kampar dalam keseriusan penindakan ilegal logging di wilayah hukumnya.
Pada Februari lalu dari dokumenter Persada Riau, Polres Kampar sempat mendatangi tempat pemotongan kayu atau Sawmill di dua tempat yang berbeda.
Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo tidak menjawab pertanyaan dari wartawan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (14/3/23) terkait proses hukum tindak pidana ilegal logging.
Sebelumnya, Polres Kampar menggerebek Sawmill (tempat pemotongan kayu) dan ditemukan sebanyak 177 tual kayu gelondongan saat razia itu, pada tanggal (16-17/2/23) di Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Namun, sampai saat ini pihak penegak hukum tampaknya belum berhasil mengungkap dan menetapkan tersangka pelaku pembalakan liar.
Dalam pandangan praktisi hukum sekaligus Ketua DPN LPAKN-RI (Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia) F. Harris Nasution, SH. Ilegal logging cukup sulit untuk diberantas sebab aktivitas ini termasuk kejahatan yang sangat terorganisir.
“Ada pemodal, ada pekerja, ada pembeli atau penampung dan patut diduga juga ada oknum yang membekingi. Mereka bekerjasama secara sistematis”, ucap Haris di Jakarta melalui sambungan telepon kepada awak media, sore Selasa (14/3/23).
Selain berdampak terhadap kerugian negara, tindak pidana pembalakan liar berkaitan erat dengan korupsi karena berpotensi terjadi gratifikasi.
“Dalam masalah kejahatan perusakan lingkungan bisa memunculkan unsur pidana korupsi yang menyeret pemangku kebijakan”, ujar Ketua DPN LPAKN-RI itu.
Masih Haris, yang dikatakan unsur pidana korupsi itu, bila pejabat atau penyelenggara negara dan penegak hukum telah menerima sogok dari pelaku atau cukong kayu, tentu ini akan mempengaruhi kinerja oknum tersebut dan tidak lagi sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi). Suap itu bisa katakan sebagai pelicin bagi kelancaran dan aman nya bisnis tersebut.
“Kepada para penegak hukum, diharapkan dapat mengusut tuntas dan tindak tegas semua oknum yang terlibat ilegal logging”, tutup Haris. (Sus)