PERSADARIAU, PEKANBARU — Berbagai komunitas Orang Muda Riau ambil bagian dalam aksi Global for Climate Justice yang dilakukan serentak di beberapa daerah di Indonesia dan berbagai negara. Aksi ini bertepatan dengan berlangsungnya Conference of the Parties (COP)-28 di Dubai. Orang muda Riau melangsungkan aksi ini di Tugu Perjuangan Rakyat Riau yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Pekanbaru (10/12/2023). Aksi ini menyerukan tuntutan keadilan iklim, khususnya kepada Pemerintah Indonesia agar secara mandatory menjadikan isu krisis iklim sebagai isu prioritas dalam penyusunan kebijakan.
Aksi Global for Climate Justice merupakan aksi orang muda yang menyuarakan hak mereka atas keadilan iklim dan keadilan antargenerasi. Aksi ini dilakukan serentak di berbagai negara guna menyerukan situasi krisis global dan menuntut keadilan iklim segera diwujudkan. Aksi secara global ini dilakukan guna menuntut forum COP28 dan pemerintah di berbagai negara untuk menjadikan isu iklim sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan dalam mewujudkan keadilan iklim.
Aksi ini diikuti 25 orang muda Riau berasal dari Mapala Suluh, Wanapalhi, Lembaga Penggiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, WALHI Riau, YLBHI-LBH Pekanbaru, Paradigma, dan Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IMKD). Selain mengangkat poster seruan, peserta aksi juga memperagakan bumi yang sedang sakit karena terjerat oleh kebijakan yang salah dari pejabat korup dan korporasi jahat yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Orang muda Riau juga menyampaikan pesan untuk segera hentikan penggunaan energi fosil dan segala bentuk perusakan lingkungan demi tercapainya keadilan iklim dan antargenerasi.
Sri Depi Surya Azizah, relawan WALHI Riau, menyatakan bahwa COP merupakan salah satu forum internasional menyuarakan tuntutan solusi nyata mewujudkan keadlian iklim. Namun ruang ini tidak mampu dimanfaatkan Presiden Joko Widodo. Lebih parahnya, ungkap Depi, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan klaim bahwa Indonesia telah mampu menurunkan deforestasi. Kenyataannya klaim ini sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Salah satu dampak dari UUCK yaitu kebijakan ini menjadi karpet merah bagi perusahaan kelapa sawit yang beraktivitas dalam Kawasan Hutan untuk melegalkan aktivitas mereka dan memberi insentif untuk pelanggaran yang mereka lakukan.
“Presiden Jokowi menyampaikan klaim yang bertentangan dengan UUCK Pasal 110A dan 110B. Penurunan deforestasi sejadinya tidak akan bisa terwujud jika kebijakan ini diimplementasikan guna melegalkan pelanggaran kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terlebih, dalam daftar nama perusahaan yang mengajukan penyelesaian kelapa sawit dalam Kawasan Hutan terdapat perusahaan yang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan konflik lahan dengan masyarakat Riau,” tegas Depi.
Rendy Prayoga, Ketua Mapala Suluh FKIP Universitas Negeri Riau (UNRI), menyebut aksi ini juga mengingatkan kepada masyarakat Riau, khususnya orang muda, bahwa kerusakan lingkungan dan krisis iklim menjadi faktor penting untuk keberlangsungan kehidupan, dan segala bentuk kerusakannya harus segera dihentikan.
“Kita sebagai orang muda harus menjadikan keadilan iklim dan antargenerasi sebagai tuntutan prioritas yang harus dipenuhi calon presiden berikutnya. Karena suara orang muda sangat menentukan kebijakan untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Riau sendiri, 25,73% dari total penduduk merupakan orang muda. Artinya suara orang muda sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan baik di Riau maupun Indonesia,” tutur Rendy.
Sera, pegiat LPE Riau, mengatakan bahwa krisis iklim harus dihentikan sekarang. Jika hal ini tidak dilakukan, berbagai kelompok rentan khususnya generasi muda dan kelompok perempuan akan menjadi korban yang merasakan dampak paling buruk dari krisis iklim. Cuaca ekstrem, banjir, bahkan krisis pangan dan air akan mengancam keberlangsungan hidup generasi ke depannya.
“Orang Muda harus terus menyuarakan tuntutan keadilan iklim. Dampak buruk krisis iklim sudah sangat nyata kita rasakan. Apalagi krisis pangan dan air akibat krisis iklim akan menambah beban bagi berbagai kelompok rentan, khususnya kelompok perempuan yang harus menanggung beban ganda, mengurus pekerjaan rumah dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Jika terus dibiarkan maka tidak akan ada masa depan yang baik bagi generasi berikutnya. Maka dari itu kami di sini menyerukan untuk wujudkan keadilan iklim sekarang juga!” tutup Sera.