PERSADARIAU, PEKANBARU – Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran udara dan terlampauinya kriteria baku.
Kerusakan lingkungan hidup itu akibat kebakaran hutan dan lahan di dalam izin 5 korporasi hutan tanaman industri dan sepanjang Juli 2025.
Kelima korporasi itu di antaranya PT Arara Abadi (HTI) Distrik Rohil, PT Riau Andalan Pulp and Paper (HTI) estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya (RUJ) di Dumai, PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) Kampar Kiri dan PT Selaras Abadi Utama (SAU) Pelalawan.
Laporan temuan Jikalahari diserahkan kepada Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro didampingi Wadirreskrimsus AKBP Basa Emden Banjarnahor dan jajaran.
“Jikalahari mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Riau, telah membuka ruang partisipasi publik untuk mendorong penegakkan hukum terhadap pelaku yang terlibat karhutla,” kata Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari.
Dari analisis hotspot dan citra satelit serta pengecekan langsung ke lapangan pada 17 sampai 27 Juli 2025 menemukan lahan yang terbakar dengan luas mencapai 179 Ha di areal 5 perusahaan tersebut.
Karhutla tersebut berdampak pada kondisi udara di Riau yang akibatkan ISPU mencapai level Sangat Tidak Sehat.
Secara garis besar, temuan menunjukkan pertama, benar karhutla terjadi dalam areal izin 5 korporasi yang tidak jauh dari tanaman akasia.
Kedua, ditemukan kanal korporasi, ketiga, ditemukan tanaman akasia dan sawit yang diperkirakan berusia sekitar 3 – 5 tahun. Keempat, lahan yang terbakar sebagian besar berada dalam kawasan gambut, bahkan terjadi dalam areal prioritas restorasi.
Kelima, ditemukan tegakan hutan alam ikut terbakar dan keenam, tidak terlihat menara pemantau api di sekitar areal terbakar yang menunjukkan tidak lengkapnya sarana prasarana pengendalian karhutla dari perusahaan, seperti menara pantau api.
Karhutla yang terjadi dalam areal korporasi ini harus menjadi prioritas dalam penegakkan hukum karhutla mengingat korporasi adalah badan hukum yang memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga tidak punya tanggung jawab yang jelas untuk menjaga konsesinya.
Selain itu, tidak siapnya perusahaan dalam menjaga areal konsesinya sehingga menyebabkan karhutla, baik sengaja ataupun karena kelalaiannya akibatkan terlampauinya baku mutu ambien atau baku mutu kerusakan lingkungan sesuai Pasal 98 atau Pasal 99 Ayat UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi landasan perusahaan dikenakan sanksi pidana.
Laporan ini adalah bentuk partisipasi publik mendukung penegakkan hukum kepada Polda Riau yang selaras dengan kebijakan green policing.
“Kami mendorong dan memberi dukungan penuh kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, yang sejak awal berjanji akan menindak pelaku karhutla tanpa padang bulu, khususnya pelaku dari korporasi,” kata Okto.
“Penegakkan hukum dan sanksi tegas terhadap korporasi penting untuk memberikan rasa keadilan bagi warga yang menjadi korban asap.” tutupnya. (Rls)