PERSADARIAU, JAKARTA – Pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week di Jakarta, menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara Jumat 10 Maret 2023, menjelang Ramadhan – Lebaran 2023, penjualan mobil cenderung meningkat.
Pertumbuhan 9,6 % dalam tahunan. Alasannya pertumbuhan peningkatan tersebut karena meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat. “Kenyataan ini tanpa di subsidipun penjualan kendaraan bermotor melonjak terus, dan masyarakat kita sangat mampu secara ekonomis membeli kendaraan baru,” kata Kukuh Kumara.
Sementara itu Pemerintah telah resmi mengumumkan rencana pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik, baik motor, mobil, atau bus listrik berbasis baterai.
Kebijakan subsidi untuk program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini ditargetkan mulai berlaku pada 20 Maret 2023. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah akan memberikan subsidi diskon harga sebesar Rp 7 juta per unit.
Khusus mobil listrik masih dalam pembahasan lebih lanjut, kemungkinan akan diberikan berupa diskon pajak khusus pembelian mobil listrik sesuai usulan Menteri Perindustrian.
Menanggapi kebijakan tersebut, direktur eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan langkah pemerintah itu tidak berpihak terhadap angkutan umum dan dikhawatirkan menjadi bencana kemacetan luar biasa.
” Baiknya migrasi energi kendaraan bermotor dari BBM fosil kepada energi kelistrikan berbasis baterai namun harus diperhatikan pengolahan limbah baterainya. Jangan sampai adanya kendaraan listrik berpindah polusinya dari langit pindah ke bumi. Limbah baterai mengandung senyawa logam berat yang terdiri dari merkuri, mangan, timbal, nikel , lithium ,dan kadmium. Senyawa ini dapat mengkontaminasi air tanah yang dikonsumsi oleh manusia. Sementara itu, dampak jangka panjang yang akan terjadi adalah merusak organ-organ tertentu pada manusia,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Persada Riau, Senin (13/3/2023).
Pemberian subsidi oleh Pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, jelas Deddy, adalah kebijakan “sembrono” apabila bukan skema konversi.
“Saat ini di DKI Jakarta kendati telah dilakukan rekayasa ganjil genap, masih terjadi kemacetan lebih parah dibandingkan sebelum pandemi Covid19. Saat ini jumlah kendaraan bermotor sangat over melebihi kapasitas jalan, dapat mencapai lebih 8.000 smp ( satuan mobil perjam),” ujarnya.
Menurut Deddy, yang menjadi penyebab macet lalu lintas, selain mudahnya kredit pemilikan kendaraan, Pajak 0 persen PPnBM, mobil LCGC alias subsidi juga diskon pajak PKB.
” Tarif Parkir murah, Terlalu banyak ruang parkir, Pajak kendaraan murah, Satu Keluarga bebas memiliki kendaraan banyak. Menghindari pajak pertambahan nilai kendaraan dapat diakali dengan KTP orang lain, contoh seorang penerima BLT dapat memiliki mobil mewah, seperti Rubicon misalnya. Kendaraan Listrik bila pembelian disubsidi dan masih bebas pajak,” ulas Deddy.
” Idealnya Pemerintah membatasi penggunaan jumlah kendaraan pribadi dan meningkatkan kapasitas angkutan umum massal bukan malah sebaliknya,” ucapnya menyarankan.
Ia menyarankan subsidi dari Pemerintah akan lebih tepat guna jika diberikan kepada pengguna angkutan umum massal seperti angkutan berbasis jalan dan berbasis rel. Pemberian proporsi subsidi tersebut akan memberikan semangat dan gairah bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, sehingga mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya yang berdampak kelancaran lalu lintas di jalan raya.
” Apabila Pemerintah tetap memaksakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik tanpa konversi, fakta bahwa Pemerintah memang tidak berpihak kepada pemberdayaan angkutan umum. Telah banyak mobil disubsidi seperti LCGC, Mobil bebas pajak pembelian dan kini ada lagi subsidi kendaraan listrik, sementara pembangunan transportasi umum sangat minim bahkan tidak ada di daerah,” jelasnya.
Saat ini kita, kata Deddy, tengah krisis angkutan umum bukan krisis kendaraan pribadi. Modal share angkutan umum terancam berkurang jika Pemerintah bersikeras memaksakan subsidi kendaraan listrik. Pemerintah terlalu bersemangat berpihak kepada 1 (satu) sektor industri otomotif karena tidak berimbang memihak sektor transportasi umum.
” Kami sangat berharap subsidi kendaraan dibatalkan untuk dipindahkan kepada subsidi angkutan umum yang selama ini malah berkurang, baik moda berbasis jalan atau rel,” ucapnya.
” Bilamana tetap ada subsidi kendaraan listrik, maka pemberian subsidi harus berdasarkan skema konversi. Maka kendaraan BBM fosil dapat ditukarkan kendaraan listrik baru dengan harga subsidi, sehingga jumlah kendaraan di jalan tidak bertambah,” katanya heran melihat langkah yang dipilih pemerintah.
” Resiko terburuk, bila subsidi kendaraan listrik tetap harus disubsidi maka penjualannya wajib dibatasi supaya tidak menambah zona kemacetan jalan lagi. Sebaiknya kendaraan listrik dijual di luar wilayah Jabodetabek, konsekuensinya Polda Metro Jaya dilarang mengeluarkan pelat nomor bagi pembelian kendaraan listrik di dalam wilayah hukumnya,” ujarnya penuh harap.