PERSADARIAU, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan roadmap bisnis Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) untuk dua tahun pertama. Fokus utama pemerintah adalah mempercepat operasional Kopdes sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak ekonomi desa.
Zulhas, sapaan akrabnya, memastikan sejumlah regulasi kunci telah rampung seperti Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang mekanisme pemberian pinjaman dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 terkait verifikasi penyerahan Kopdes ke desa.
“Ini nanti (menjadi dasar) verifikasi untuk penyerahan Kopdes ke Desa sehingga yang sudah dibangun bisa dibayar oleh pemerintah,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kopdes di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
MODEL BISNIS KOPDES
Zulhas mengatakan, dalam dua tahun awal implementasi, pemerintah menugaskan Kopdes untuk langsung menjalankan fungsi bisnis inti; menjadi agen LPG, penyalur beras SPHP dari Bulog, serta distributor pupuk.
Selain itu, kata dia, Kopdes juga akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, terutama gabah dan jagung. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari menjaga harga di tingkat petani.
“Kalau di situ gabahnya di bawah Rp6.500 kalau jagungnya di bawah Rp6.500 Kopdes akan offtaker ambil alih,” tutur dia.
Ini akan menampung hasil rakyat, kemudian akan menyuplai SPPG di tata kelolanya begitu kita buat aturannya.
PENYALUR BANSOS
Selain itu, kata dia, Kopdes juga akan berfungsi sebagai penyalur utama program bantuan sosial (bansos) pemerintah seperi program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan pangan.
“Bansos itu semua melalui Kopdes, apakah bantuan desil satu, desil dua, bantuan pangan, itu melalui Kopdes semua nanti. Itu 18 juta enggak sedikit juga PKH dan lain-lain,” kata dia.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan sebagian besar keuntungan, lebih tepatnya sebanyak 97% akan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah desa.
BAGI HASIL
Sementara itu, sebanyak 82% dari keuntungan tersebut akan digunakan dan diputar kepada masyarakat setempat lewat pemberian kupon yang dapat digunakan untuk membeli gas melon LPG 3kg, obat-obatan, hingga alat tulis. Arginas, dalam program ini, menjadi perusahaan pelat merah dalam pemantauan operasional, pengontrol hingga pengendalian denan koordinasi bersama pengurus desa setempat.
“97% keuntungan akan diserahkan kembali kepada desa selama dua tahun itu, dan selanjutnya, terus selama operasional. Mereka bisa membeli pulsa listrik juga, beras, atau kebutuhan sembako lainnya,” kata Joao kepada wartawan.
“Jadi keuntungan itu akan dibagi kepada warga desa itu sebanyak 82% dari total keuntungannya yang diberikan dalam bentuk kupon yang akan digunakan untuk dibeli di desa itu kembali,” ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 3.513 Kopdes telah selesai dan rampung dibangun 100%. Sementara itu, sebanyak sekitar 33 ribu lainnya masih dalam proses, yang ditarget rampung 100% 1 atau 2 bulan ke depan.
Secara total, pemerintah menargetkan akan membangun sebanyak 82 ribu Kopdes, yang juga ditargetkan akan rampung sepanjang 2026 ini.
Sumber: Bloomberg