Menempati posisi ketiga realisasi investasi terbesar di Riau pada Triwulan II 2026, Pemkab Pelalawan memastikan kemudahan perizinan UMKM berjalan beriringan dengan pengawasan ketat terhadap kepatuhan korporasi.
PERSADARIAU , PELALAWAN – Iklim investasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan laporan realisasi investasi Triwulan II 2026 yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Kabupaten Pelalawan berhasil menempati peringkat ketiga dengan total realisasi mencapai Rp2,5 triliun yang berasal dari 403 proyek investasi.
Capaian tersebut didorong kuat oleh peran strategis Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu kawasan pusat hilirisasi industri pulp and paper serta pengolahan hasil hutan tanaman industri di Sumatera.
Menjaga momentum pertumbuhan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui DPMPTSP terus melakukan transformasi layanan publik untuk menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha (ease of doing business) dan kepatuhan regulasi di lapangan.
Transformasi Digital dan Pendampingan UMKM
Di sektor pelayanan dasar, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan kini menerapkan digitalisasi penuh untuk sejumlah layanan krusial. Salah satunya adalah kewajiban penggunaan aplikasi MPP Digital yang terintegrasi dengan data SATUSEHAT bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Medis (Named) dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP). Langkah ini memangkas birokrasi tatap muka sehingga proses penerbitan izin menjadi lebih cepat dan transparan.
Selain itu, DPMPTSP juga aktif melakukan layanan kolaborasi jemput bola bersama instansi vertikal seperti layanan pembuatan paspor bersama Kantor Imigrasi Pekanbaru dalam momentum Helat Pelalawan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan lintas instansi dalam satu lokasi.
Perhatian khusus juga diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal di Kelurahan Sorek Satu pada Oktober 2026 lalu, Pemkab Pelalawan menegaskan komitmen pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta fasilitasi sertifikasi halal agar produk lokal Pelalawan memiliki legalitas lengkap dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Pengawasan Ketat dan Penertiban Korporasi

Di sisi lain, kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah daerah tetap diimbangi dengan fungsi pengawasan dan penegakan aturan yang tegas.
Bupati Pelalawan telah menginstruksikan jajaran DPMPTSP untuk menyiapkan langkah administratif terkait evaluasi dan rencana pencabutan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
Langkah penertiban juga menyasar sektor pendukung industri. DPMPTSP Pelalawan bersama perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut secara berkelanjutan melakukan penertiban administrasi terhadap ratusan kontraktor dan subkontraktor agar melengkapi perizinan daerah, sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui kombinasi antara percepatan layanan berbasis digital, keberpihakan pada UMKM, serta ketegasan regulasi terhadap korporasi, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan menargetkan ekosistem investasi daerah tetap kondusif dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Informasi Layanan & Pengaduan:
Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses informasi persyaratan perizinan serta layanan pengaduan resmi melalui portal web dpmptsp.pelalawankab.go.id atau kanal media sosial resmi @dpmptsp.pelalawankab.

