PERSADARIAU, PELALAWAN – Harapan baru menyelimuti ratusan pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pelalawan. Menyusul kesepakatan final antara pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027, Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut.
Dukungan itu sebelumnya telah ditegaskan Bupati Zukri sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian karier para abdi negara di Bumi Seiya Sekata.
“Pada prinsipnya, saya mendukung kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kita tentu berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang telah mengabdi,” ujar Zukri.
Mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan jawaban atas penantian panjang para tenaga non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Pelalawan.
“Ini kabar gembira bagi pegawai PPPK kita. Dengan adanya kepastian status kepegawaian, dengan sendirinya kesejahteraan juga meningkat. Ini hal penting bagi para pegawai yang telah mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan Pemkab Pelalawan,” tegasnya.
Sinergi Pusat dan Daerah: Skema dan Syarat Terbaru
Kebijakan alih status ini merupakan hasil rapat koordinasi lintas sektor antara pemerintah dan DPR RI yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Program ini mencakup berbagai profesi vital di daerah, mulai dari guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Tidak hanya naik status menjadi penuh waktu, para pegawai tersebut juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027.
Dalam perkembangan terbarunya pekan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini merinci bahwa proses pengangkatan ini tidak berlangsung secara otomatis tanpa penyaringan. Terdapat tiga syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap PPPK paruh waktu sebelum Surat Keputusan (SK) penuh waktu diterbitkan:
Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengantongi predikat kinerja minimal “Baik”.
Integritas dan Disiplin: Tidak memiliki catatan pelanggaran maupun sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
Ketersediaan Formasi dan Anggaran: Disesuaikan dengan kebutuhan formasi serta kesiapan anggaran masing-masing instansi.
MenPAN-RB juga menjelaskan bahwa seiring berlakunya status penuh waktu pada 1 Januari 2027, jam kerja pegawai akan meningkat dari semula 4 jam menjadi 8 jam per hari (40 jam per minggu). Selain itu, pemerintah tengah merampungkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pengalihan tata kelola kepegawaian. Nantinya, kategori pelayanan dasar seperti guru, tenaga kesehatan, damkar, dan Satpol PP akan ditarik menjadi ASN pusat di bawah kementerian terkait, sementara tenaga teknis tetap berada di instansi daerah masing-masing.
Anggaran Gaji Guru Dijamin APBN
Kabar baik lainnya datang dari sektor pendidikan yang menjadi perhatian utama daerah. Berdasarkan keterangan terbaru dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani, sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu secara nasional akan beralih menjadi penuh waktu pada 2027.
Penggajian bagi para guru hasil alih status tersebut akan langsung ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan pada tahun 2027 mendatang.
Dengan adanya kejelasan regulasi, skema pembiayaan pusat, serta dukungan penuh dari Bupati H. Zukri Misran, ribuan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu di Kabupaten Pelalawan kini memiliki kepastian arah masa depan. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti pendataan serta penilaian kinerja pegawai agar proses transisi pada 1 Januari 2027 berjalan mulus tanpa kendala administratif.
FA

