PERSADARIAU, PEKANBARU — Baru-baru ini beredar berita Wakil Bupati Rokan Hilir (ROHIL) Riau, H.Sulaiman, diamankan polisi saat ngamar bareng pejabat Dispenda di salah satu hotel di Pekanbaru. Sulaiman diamankan bersama ASN wanita berinisial DRS. Polisi memastikan kamar hotel itu dipesan DRS.
“Kalau kita lihat dari keterangan sementara, wanita sudah buka hotel sejak satu hari sebelumnya. Buka hotel atas nama wanita (DRS),” kata Direktur Reskrimun Polda Riau, Kombes Asep Darmawan saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (26/5/2023).
Asep mengatakan keduanya diamankan di hotel Premier Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman. Sementara untuk Wakil Bupati Sulaiman nginap di hotel berbeda, yakni di Jalan Jenderal Sudirman.
“Untuk yang ini (Wabup Sulaiman) nginap di hotel lain,” ujar Asep.
Selanjutnya, Sulaiman dan DRS dibawa ke Mapolda Riau. Mereka dipulangkan sekitar pukul 11.00 WIB tadi, setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam lebih.
Dilansir detikSumut, Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menyatakan tidak tahu jika wakilnya diamankan polisi saat ngamar bareng anak buahnya di sebuah hotel di Pekanbaru.
“Saya belum dapat info yang jelas. Tetapi saya tidak yakin, karena Pak Wabup orang baik,” kata Afrizal saat dimintai konfirmasi detikSumut.
Afrizal juga membantah Sulaiman menginap di Kota Pekanbaru karena dinas luar (DL). Sebab, Sulaiman pamit untuk mengantar jemaah haji dari Rokan Hilir ke Pekanbaru dan hingga saat ini belum bisa berkomunikasi.
Sari eka rahmi Istri Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Riau, Sulaiman, menanggapi kejadian yang terjadi kepada suaminya tersebut.
“Pokoknya saya percaya sama abang, saya percaya 1.000 persen,” ucap Rahmi saat ditemui di Pekanbaru dilansir dari detikSumut, Minggu (28/5/2023).
Rahmi mengaku kalau dirinya sendiri yang meminta sang suami mengantarkan obat ke wanita tersebut. Hal itu dia lakukan lantaran merasa berhutang budi karena sering dibantu.
“Itu suruhan saya, itu bantulah Dona itu bang (antarkan obat), ya kita sering minta bantu sama dia,” katanya.
Rahmi juga mengaku sempat mengobrol dengan sang suami sesaat setelah diamankan polisi. Namun dia diminta untuk tetap tenang setelah kaget mendapat kabar tersebut.
“Saya telepon malam itu. Abang bilang tenanglah, terkejutkan,” ucap Rahmi.
Ihwal perkara ini, Kementerian Koordinator Politik & Kebijakan Publik Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (DEMA UIN SUSKA) melalui Menteri Sosial dan Politik, Surya Maryudha Pratama angkat bicara terkait peristiwa tersebut.
” Kalau dari yang saya pahami jika bicara dengan perspektif agama tentu yang di lakukan Wabup Rohil ini adalah perbuatan yang salah walaupun beritanya masih simpang siur terlebih lagi ini terjadinya di hotel premier yang kita tau itu hotel berbintang. Tapi, yang jadi catatan pentingnya istri beliau memberikan statemen yang saya rasa ini sangatlah objektif. Lalu, yang jadi pertanyaan saya kenapa yang diperiksa hanya satu kamar itu saja? Jikalau Direktur Reskrimum Polda Riau ingin melakukan razia kenapa tidak seluruh kamar yang ada di hotel itu? Jadinya saya sedikit menduga di sini adanya kepentingan politik yang di lakukan oleh Direktur Reskrimun Polda Riau,” cap menteri sosial dan politik yang kerap di panggil Yudha tersebut.
“Jikalau kita tinjau dari aspek hukum dalam UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana yang berlaku saat ini maupun UU Nomor 1 tahun 2023 sebagai KUHP yang baru yang mengatur soal perzinahan dan juga kohabitasi menyaratkan sebagai delik aduan. Tanpa adanya aduan terlebih dahulu baik dari Suami ataupun istri, anak dan orang tua tetapi udah di lakukan penggrebekan terlebih dahulu. Padahal disini jelas secara terang-terangan istri Wabup Rohil justru memberikan statement tidak membenarkan perbuatan suaminya tersebut. Seharusnya Direktur Reskrimum Polda Riau melek terhadap undang-undang ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya malah langsung tangkap saja tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi kedepannya,” Pungkas yudha.
“Di sini kita bisa sama-sama melihat bahwasanya pihak kepolisian tidak lagi memiliki kualitas terhadap posisi yang saat ini dia emban. Atau mungkin adanya kepentingan politik yang disitu bahkan Kapolda Riau pun berkecimpung di dalamnya? Ingat, Polda Riau bukanlah polisi syariah yang apalagi negara kita ini bukanlah negara dengan sistem yang begitu,” Tambah Yudha.
“Tambah lagi ini langsung di viral kan begitu saja. Kita sama-sama tahu Wakil Bupati Rokan Hilir ini adalah seorang pejabat publik. Disini seharusnya Kapolda Riau mengingat kan kepada jawaban untuk tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Tindakan ini telah membunuh karakter seorang pejabat publik. Lantas dimanakah letak yang katanya mengayomi?,” tegas menteri sosial dan politik Dema UIN SUSKA Riau dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Persada Riau, Jum’at (2/6/2023).
” Maka dari itu agar tidak terulang lagi kesalahan yang fatal ini saya meminta kepada bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak tegas dengan mencopot jabatan bapak kapolda Riau Muhammad Iqbal karna tidak becus dalam menjalankan tugas sebagai aparat yang netral dan menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang terkait kasus ini,” Tutup Yudha.
Penulis : Surya MK