PERSADARIAU, PEKANBARU – Publik meminta Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turun tangan menindak tegas para pelaku perusakan kawasan hutan mangrove.
Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Riau Daniel Saragi SH menyampaikan hal tersebut melalui media pada hari Sabtu, 10 Mei 2026.
Daniel mengamati bahwa aktivitas pembukaan dan alih fungsi lahan menjadi tambak udang merupakan faktor terbesar terjadinya degradasi di pesisir Bengkalis.
Perusakan hutan mangrove merupakan kejahatan ekologis yang berdampak sistemik, meruntuhkan benteng alami pesisir dari abrasi dan intrusi air laut.
“Hutan mangrove adalah aset negara dan benteng alam masyarakat pesisir Riau. Kami tidak akan membiarkan oknum pengusaha tambak udang memperkaya diri dengan cara menghancurkan ekosistem,” tegas Daniel.
PEMUDA LIRA meminta Kapolda Riau menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan kejahatan lingkungan (environmental crime) di Bumi Lancang Kuning.
“Kami mendesak Kepolisian Daerah Riau, khususnya jajaran Ditreskrimsus, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas izin operasional tambak udang yang terindikasi melanggar ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan mangrove,” ujarnya.
Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara tegas, transparan dan tidak tunduk pada kepentingan pemodal maupun korporasi yang diduga terlibat dalam praktik perusakan lingkungan.
“Jika pembiaran terus terjadi, maka kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya menghancurkan lingkungan hari ini, tetapi juga mewariskan krisis ekologis bagi generasi mendatang,” terang Daniel.
Menurutnya, pemerintah dan instansi terkait harus melakukan audit investigatif terhadap seluruh izin lingkungan dan izin usaha tambak udang yang diduga bermasalah di Bengkalis.
Audit tersebut mampu mengungkap kemungkinan adanya manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau penerbitan izin yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Dia menjelaskan bahwa tindakan merusak kawasan mangrove dan memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin yang sah bertentangan dengan sejumlah ketentuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih demi menjaga keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan pesisir di Bengkalis,” tutup Daniel Saragih.
Sus