PERSADARIAU, PELALAWAN – Dua puluh tujuh tahun perjalanan Kabupaten Pelalawan menjadi pengingat bahwa membangun daerah bukan semata tentang deretan angka pertumbuhan, panjang jalan yang terhubung, atau program yang tertulis dalam dokumen perencanaan. Lebih dari itu, pembangunan harus bermuara pada kehidupan masyarakat yang semakin baik.
Semangat tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pelalawan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Pelalawan di Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10/2026). Di ruang sidang itu, pemerintah daerah dan wakil rakyat kembali menegaskan pentingnya kerja bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Mengusung tema “Mola Awak Bangun Pelalawan”, peringatan tahun ini membawa pesan tentang kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun Negeri Seiya Sekata.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, SE, didampingi Wakil Ketua I Baharudin, SH, MH, dan Wakil Ketua II Tengku Azriwardi, ST. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Pelalawan H. Zukri, Wakil Bupati H. Husni Tamrin, Sultan Pelalawan Assayidis Syarif Kamaruddin Harun, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh pendiri kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta undangan lainnya.
Mewakili Gubernur Riau, hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Helmi D, M.Pd.
Bukan Sekadar Perayaan
Bagi Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, hari jadi kabupaten tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini perlu menjadi ruang untuk menengok perjalanan yang telah dilalui, mengukur capaian, sekaligus mengakui pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Pelalawan terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sejak saat itu, daerah ini tumbuh melalui berbagai tahapan pembangunan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan beragam pemangku kepentingan.
Syafrizal menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal perjalanan tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan publik.
“Hingga saat ini, DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas dan menyetujui sebanyak 340 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah,” ungkap Syafrizal.
Namun, banyaknya regulasi yang dihasilkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kebijakan pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan warga, sementara pengawasan harus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
Politisi PDI Perjuangan itu pun mengajak pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat koordinasi. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya mengandalkan satu institusi.
Mengukur Pembangunan dari Kehidupan Warga
Pesan serupa disampaikan Bupati Pelalawan H. Zukri. Ia menyoroti perubahan yang terus berlangsung, mulai dari dinamika ekonomi dan sosial hingga perkembangan teknologi digital yang menuntut pelayanan pemerintahan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses.
Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari statistik maupun laporan administratif. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk warga di pedesaan dan wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.
“Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen penuh untuk terus berbenah dan fokus memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung hingga ke pelosok desa,” tegas Zukri.
Data makro yang dipaparkannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada 2025 mencapai 4,96 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau sebesar 4,74 persen. Sementara itu, angka kemiskinan tercatat sebesar 7,24 persen dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,42 persen.
Angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi sosial daerah. Namun, di balik capaian itu, pekerjaan pemerintah belum selesai. Pertumbuhan perlu dijaga agar membuka kesempatan kerja yang lebih luas, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata.
Tantangannya bukan hanya mendorong perekonomian tumbuh, melainkan memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut tumbuh bersama.
Mendekatkan Pemerintah kepada Masyarakat
Salah satu upaya yang disampaikan pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat adalah layanan Klik Pelalawan. Sarana ini disiapkan sebagai kanal pengaduan terkait persoalan pembangunan sekaligus media komunikasi antara warga dan pemerintah.
Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menyampaikan keluhan dan aspirasi. Informasi dari lapangan dapat menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk mengetahui persoalan yang muncul dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Keberadaan kanal pengaduan tentu perlu diikuti respons yang jelas dan penyelesaian yang terukur. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya tumbuh ketika pemerintah membuka akses komunikasi, tetapi juga ketika laporan warga memperoleh tindak lanjut.
Di luar pelayanan publik, Zukri menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial dan beasiswa pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, hingga percepatan pembangunan jalan strategis dan konektivitas antarwilayah.
Prioritas tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dapat memperkuat kualitas hidup, sedangkan infrastruktur yang memadai berperan dalam mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas tersebut dapat diakses, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Merawat Kerja Bersama
Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten tetangga atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin. Kolaborasi antardaerah dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kerja bersama menjadi semakin relevan ketika persoalan pembangunan tidak selalu berhenti pada batas administrasi. Konektivitas, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik membutuhkan koordinasi agar kebijakan yang dijalankan dapat saling mendukung.
Pada usia ke-27, Pelalawan memiliki perjalanan yang telah dilalui sekaligus tanggung jawab untuk memastikan pembangunan ke depan semakin terarah. Infrastruktur tetap penting, tetapi kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan pemerataan kesejahteraan juga harus mendapat perhatian yang seimbang.
Tema “Mola Awak Bangun Pelalawan” pada akhirnya menjadi ajakan untuk menjaga semangat kebersamaan itu. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga memiliki peran masing-masing dalam menentukan arah kemajuan daerah.
Semangat tersebut sejalan dengan visi Pelalawan Menawan 2029, yakni Pelalawan Maju, Ekonomi Mandiri, Aman, Nyaman, Bermarwah, dan Berkelanjutan.
Perjalanan membangun daerah memang tidak selesai dalam satu peringatan hari jadi. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari perubahan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari: pelayanan yang semakin mudah, kesempatan ekonomi yang semakin terbuka, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Di situlah makna pembangunan menemukan tujuannya, bukan sekadar mencatat kemajuan, melainkan memastikan kemajuan itu benar-benar sampai kepada warga.
disusun oleh ; Faisal