PERSADARIAU, JAKARTA – Misteri siapa di balik peng organisiran aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di Senayan menjadi rahasia yang belum terungkap.
Beragam asumsi menjadi diskusi di kedai kopi, mulai dari adanya politisasi kepentingan elit Parpol terkait barter dukungan masa jabatan Presiden, disebut tidak berkaca diri, hingga propaganda intelejen tak luput dari bahan obrolan masyarakat biasa.
Diberitakan sebelumnya, para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana jabatan selama 6 tahun agar di revisi menjadi 9 tahun.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kutip dari laman cnn sempat menemui langsung massa kepala desa pada saat unjuk rasa berlangsung. Ia bersama Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.
Mereka berdua berdiri di atas mobil komando. Ia menjanjikan audiensi perwakilan massa aksi dengan Baleg DPR siang nanti.
“Baleg nanti siang, kawan-kawan ditunggu,” kata Dasco.
Melihat pergerakan yang terstruktur tersebut, redaksi kemudian mencoba menggali informasi dari beberapa kepala desa guna menemukan rahasia dibalik pengerahan massa kepala desa seluruh Indonesia.
” Kita kembalikan ke kebijakan pemerintah dalam menelaah substansi dari usulan perpanjangan masa jabatan ini. Menurut pandangan saya, baik itu 6 tahun atau 9 tahun itu tergantung kepada visi dan niat dari setiap Kepala Desa. Namun memang situasional politik, sosial dan budaya di setiap desa di Indonesia ini tentu beragam,” ungkap kepala Desa Bagan Melibur, Isnadi, Kamis (26/1/2023).
Isnadi mengaku tidak mengetahui siapa inisiator adanya aksi demo yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawatnya tersebut beberapa waktu lalu di gedung DPR RI.
” Itu yang saya tidak begitu pasti ketua. Tapi yang jelas saya tidak mengikuti secara langsung tentang wacana tersebut. Sehingga saya tidak tau banyak juga. Saya lebih mau fokus untuk desa saya saja,” jelas kades visioner menegaskan.
“Kalau tidak salah gerakan ini tidak ada keterlibatan APDESI Ketua. Di APDESI Riau tidak pernah ada pembahasan maupun konsolidasi tentang demo tersebut,” tandasnya menambahkan.
Ditempat berbeda, Kepala Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti, Andi juga mengaku tidak pernah menerima ajakan untuk melakukan aksi demontrasi perpanjangan masa jabatan di Senayan.
” Mungkin yang lebih tau kawan kawan kades yang di kota. Mungkin boleh jadi kawan kawan Apdesi,” kata Andi Sing, Kamis (26/1/2023).
Melihat ambisi yang begitu besar untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dewan Penasihat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pelalawan, Asep Putra Sulaiman mengatakan perlunya evaluasi kinerja serta mempertimbangkan tidak sedikitnya beberapa kepala desa terjegal dengan kaus korupsi Dana Desa (DD) maupun ADD.
” Tuntutan kepala desa tersebut irasional. Melihat kuantitas kasus korupsi dana desa, lalu apa jaminan mereka meminta masa jabatan menjadi 9 tahun,” jelas Dewan Penasihat JMSI Pelalawan, Asep kepada Persadariau ketika ditemui di kantor JMSI Pelalawan pada Jum’at (27/1/2023).
Seharusnya ujar Asep, saat ini Indonesia sudah tidak ada lagi kesulitan ekonomi serta meratanya pembangunan, mengingat anggaran yang di gelontorkan baik dari pemerintah pusat maupun daerah begitu besar kepada pemerintah desa.