PERSADARIAU, PEKANBARU – Massa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Pekanbaru menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, Rabu (14/8/24).
Aksi unjuk rasa itu menuntut Kepala BPN Riau dan Pekanbaru dicopot dari jabatannya. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri ATR/BPN.
“Mendesak Presiden memerintahkan Menteri ATR/BPN mencopot Kepala BPN Riau dan BPN Pekanbaru,” seru Ketua BPC GMKI Pekanbaru, Feryandi Hutapea yang memimin aksi itu.
Aksi ini dilatarbelakangi banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPN Pekanbaru, terutama dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Ada yang mengurus SHM sampai berulang tahun nggak juga selesai,” kata Romensius selaku Koordinator Umum pada aksi itu.
Mereka menyebut peningkatan dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) menjadi SHM. BPN berbelit-belit meski persyaratan sudah lengkap. Sehingga pengurusan SHM sampai menahun tanpa ujung.
“Kami melihat ada praktik mafia tanah yang kepentingannya terganggu kalau SHM diterbitkan,” ungkap Jepta selaku koordinator lapangan dalam orasinya.
Aksi itu semula berlangsung damai. Peserta aksi meminta Kepala BPN Pekanbaru, Doni Apriyal menemui mereka.
Peserta aksi sempat dihadang oleh pengamanan internal BPN. Tetapi tiba-tiba seorang ibu menerobos ke arah pintu masuk kantor, situasi pun memanas.
Wanita bernama Lentina Samosir tersebut merupakan pemohon SHM atas nama Lamhot Hutabarat. SHM tidak kunjung terbit sejak dimohonkan setahun lebih.
Akhirnya, pihak BPN menerima perwakilan peserta aksi masuk ke kantor. Mereka bertemu dengan Kepala BPN Pekanbaru.
Kepala BPN Pekanbaru menyampaikan, “data-data semua sudah kami serahkan ke pusat, saat ini kami akan menunggu jawaban. Apa nanti jawaban dari kementrian kami akan sampaikan,” tutur Feryandi Hutapea menirukan perkataan Kepala BPN Pekanbaru.***