Foto: Direktur RS Madani Pekanbaru Arnaldo Eka Putra
PERSADARIAU, PEKANBARU — LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) menyoroti anggaran belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani Kota Pekanbaru, Ketua LSM Gempur Hasanul Arifin mengancam akan demo dan melaporkannya Ke Kejaksaan Agung RI.
Kata Arif, tahun 2021 pendapatan BLUD ini sebesar Rp. 48.211.863.333, dimana terdapat pendapatan RS Madani dari jasa layanan umum sebesar Rp. 24.706.644.376, dengan total anggaran belanja untuk keseluruhan BLUD pada dinas kesehatan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 23.331.582.320,. Namun tahun 2022 anggaran belanja BLUD ini khusus RSUD Madani sebesar Rp. 60.480.125.060, dengan pendapatan BLUD dari jasa layanan umum RSUD Madani sebesar Rp. 8.515.617.433,50. “Artinya pasien berobat minim,” kata Arif, Senin (11/12/23).
“Berkaca dari layanan minim tentunya pendapatan di RSUD Madani menurun, Ini merupakan salah satu bukti nyata kalau tidak perlu anggaran BLUD sebesar itu karena pasiennya tak ada, sementara anggaran belanja RS Madani ini meningkat jadi 60 M,” ujar Arif.
Mengurai belanja peningkatan pelayanan BLUD yang sebelum perubahan yang dianggarkan tahun 2022 Rp. 7.581.156.351, yang kemudian dicurigai LSM Gempur naik menjadi RP. 30.276.384.569.
“Dana ini terfokus pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.165.384.569 dan belanja modal di RS Madani Rp. 6.111.000.000. Tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat ditengah pasien berobat ke rumah sakit kebanggaan kota Pekanbaru itu sangatlah sedikit, jika dihitung hanya sekira 10 orang berobat setiap hari,” jelasnya.
Arif juga mempertanyakan hasil sidak Dewan DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya, “apa hasilnya,” kata Arif.
Saat dikonfirmasi jurnalis, Direktur RSUD Madani Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra, melalui pesan WhatsApp nya, Senin (27/3/23) oleh pimpinan tim media, tak kunjung menjawab, konfirmasi terkait informasi dugaan anggaran RSUD yang besar sementara pasien minim.
Diberitakan sebelumnya, pasien di rumah sakit kebanggaan kota Pekanbaru ini sangat minim berobat, namun anehnya belanja obat diduga masih terus dilakukan. “pertanyaannya kok bisa RS Madani belanja?,” kata Arif.
Selain itu di rumah sakit Madani ini banyak gunakan anggaran belanja dan patut diduga banyak yang mubazir. Seperti diungkap sumber, “honor pegawai non PNS di RSUD Madani yang mencapai 600 orang sementara disinyalir yang terdaftar di Pemko hanya sekitar 200 orang”.
Pengelolaan RSUD Madani ini terkesan tidak sesuai prosedur, sehingga kami menduga ada unsur gratifikasi dan pemborosan anggaran di Rumah Sakit Madani,” ungkap narasumber ini.
Apalagi akibat sekian orang tenaga THL ada yang tidak ada aktivitasnya, pagi datang isi absen setelah itu pulang dan menjual jasa pada Ojol (angkutan aplikasi).
“Itu terjadi karena tidak ada yang mau dikerjakan. Karena menurut sumber kami pasien yang berobat ke RSUD Madani bisa dihitung. Jadi jangan dikira kendaraan roda empat dan roda dua yang terparkir di sana milik pasien. Itu pada umumnya milik karyawan THL,” ucapnya.**