Persadariau.co.idPersadariau.co.id
  • Ekonomi
  • Politics
  • Pariwisata
  • Hukrim
  • Daerah
  • Nasional
  • Syi’ar
  • Advertorial
  • Serba – Serbi
Notification Show More
Latest News
Klaim Didukung 80 persen Kader, Nasarudin Maju Ketua Golkar Pelalawan
Daerah Politics
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Husni Thamrin Kenakan Busana Adat Minang
Daerah Serba - Serbi
Wabup Husni Tamrin Tekankan Tertib Pajak dan Akuntabilitas Pemdes
Daerah
Banggar DPRD Setujui APBD-P Pelalawan 2026 Naik Jadi Rp1,66 Triliun, Tantangan Beralih ke Realisasi
Daerah
Polres Lingga Amankan 4 Tersangka dan BB Sabu-sabu Seberat 48,03 Gram
Daerah Hukrim
Aa
Persadariau.co.idPersadariau.co.id
Aa
  • Ekonomi
  • Politics
  • Advertorial
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukrim
  • Pariwisata
  • Syi’ar
  • Tentang Kami
  • Layanan Kami
  • Network
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Kontak
Follow US
  • Advertise
© 2023 Persadariau.co.id All Rights Reserved. Developed by Tokoweb.co
Persadariau.co.id > Blog > Daerah > 20 tahun Tanpa HGU, Aktivis Dorong Kejaksaan Periksa Disbun & DPMPTSP Terkait PT Pesawon Raya
DaerahHukrim

20 tahun Tanpa HGU, Aktivis Dorong Kejaksaan Periksa Disbun & DPMPTSP Terkait PT Pesawon Raya

admin
Last updated: 2026/01/22 12:51:36
admin
Share
5 Min Read
SHARE

PERSADARIAU, PELALAWAN — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyoroti serius praktik ratusan perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 537 perusahaan atau badan hukum pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang hingga kini belum mengantongi HGU.

Hal itu disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat. Ia menegaskan, pemerintah tengah melakukan penertiban menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian ATR/BPN juga menahan sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU hingga evaluasi selesai,” ujar Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN fokus pada pembenahan tata kelola pertanahan dan penegakan hukum di sektor perkebunan.

Aktivis mahasiswa Pelalawan, Qodri, menilai Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu diaudit secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Pelalawan, terkait dugaan pembiaran operasional perkebunan kelapa sawit PT Pesawon Raya tanpa HGU.

“Ada dugaan kuat unsur kesengajaan atau setidaknya pembiaran oleh pemerintah daerah. Jika perusahaan beroperasi tanpa HGU, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat,” kata Qodri kepada Persadariau.

Menurutnya, operasi perkebunan tanpa HGU berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, masyarakat juga diduga dirugikan karena kewajiban pembangunan kebun plasma 20 persen tidak dapat direalisasikan secara sah.

Secara hukum, keberadaan HGU merupakan syarat utama penguasaan lahan perkebunan skala besar. Ketentuan tersebut diatur dalam:

  1. ‌Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 28 hingga Pasal 34 yang menegaskan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah negara bagi perusahaan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
  2. ‌Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 42 dan Pasal 47, yang mewajibkan perusahaan perkebunan memiliki hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. ‌Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa IUP tidak dapat menggantikan HGU.
  4. ‌Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terkait potensi kehilangan penerimaan daerah.

‌Sementara kewajiban plasma diatur dalam Pasal 58 UU Perkebunan, yang mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total luas izin usaha.

Kepala BPN Pelalawan, Ir. Umar Fathoni, M. Si mengaku asing dengan nama PT. Pesawon Raya. Menurutnya sampai saat ini perusahaan itu belum pernah mengurus HGU di BPN.

” Namanya asing bagi saya, belum pernah pengajuan HGU ke kami,” tegasnya kepada awak media.

Menurutnya jika perusahaan yang sudah 3 tahun berdiri dan memiliki IUP namun belum juga mengurus HGU, maka DPMPTSP dapat melakukan tindakan tegas dengan mencabut IUP nya. Jika hal itu tidak dilakukan menandakan pengawasan pemerintah daerah sangat lemah.

” Setelah dikeluarkannya IUP, diawasi apakah kewajiban lainnya dijalankan. Seperti harus mengurus HGU setelah 3 tahun dari diterbitkannya IUP nya. Jika tidak diurus, wajib dicabut izinnya,” jelasnya lagi.

Desakan Penegakan Hukum

Qodri mendesak agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada sanksi administratif semata. Menurutnya, jika ditemukan unsur pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka aparat dapat menelusuri potensi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan manajemen PT Pesawon Raya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan operasional perkebunan tanpa HGU tersebut. Persadariau masih berupaya meminta konfirmasi untuk keberimbangan informasi.

Dampak nyata dari tidak adanya HGU bagi negara terutama, negara kehilangan PBB P3 tahunan dan daerah kehilangan Dana Bagi Hasil PBB.

Selain itu kerugian rutin dan berulang setiap tahun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Uang Pemasukan HGU. Akibatnya tidak ada setoran uang pemasukan, tidak ada PNBP pertanahan. Tim

You Might Also Like

Klaim Didukung 80 persen Kader, Nasarudin Maju Ketua Golkar Pelalawan

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Husni Thamrin Kenakan Busana Adat Minang

Wabup Husni Tamrin Tekankan Tertib Pajak dan Akuntabilitas Pemdes

Banggar DPRD Setujui APBD-P Pelalawan 2026 Naik Jadi Rp1,66 Triliun, Tantangan Beralih ke Realisasi

Polres Lingga Amankan 4 Tersangka dan BB Sabu-sabu Seberat 48,03 Gram

TAGGED: korupsi, pelalawan, PT Pesawon Raya
admin 2026-01-22
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tetap Terhubung

Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe

Berita Terupdate

Klaim Didukung 80 persen Kader, Nasarudin Maju Ketua Golkar Pelalawan
Daerah Politics 2 minggu ago
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Husni Thamrin Kenakan Busana Adat Minang
Daerah Serba - Serbi 3 minggu ago
Wabup Husni Tamrin Tekankan Tertib Pajak dan Akuntabilitas Pemdes
Daerah 3 minggu ago
Banggar DPRD Setujui APBD-P Pelalawan 2026 Naik Jadi Rp1,66 Triliun, Tantangan Beralih ke Realisasi
Daerah 3 minggu ago

Berita Rekomendasi

DaerahPolitics

Klaim Didukung 80 persen Kader, Nasarudin Maju Ketua Golkar Pelalawan

2 minggu ago
DaerahSerba - Serbi

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Husni Thamrin Kenakan Busana Adat Minang

3 minggu ago
Daerah

Wabup Husni Tamrin Tekankan Tertib Pajak dan Akuntabilitas Pemdes

3 minggu ago
Daerah

Banggar DPRD Setujui APBD-P Pelalawan 2026 Naik Jadi Rp1,66 Triliun, Tantangan Beralih ke Realisasi

3 minggu ago
//

Kami menyadari beberapa kelemahan terkadang menjadi tantangan bagi kami. Namun kami terus berbenah dan meng-Upgrade kemampuan team kami

Informasi

  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Layanan Kami
  • Network
  • Kontak
Alamat Kantor
Komplek MPR E26, Panam, Pekanbaru, Riau
Informasi Kontak
Direktur:    085274097354
Pimred:   082283001167
Email:    [email protected]
Persadariau.co.idPersadariau.co.id
Follow US

© 2023 Persadariau.co.id - Developed by Tokoweb.co

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?