PERSADARIAU, PEKANBARU – Setelah ada temuan dugaan penggunaan material timbunan ilegal bisa disebut juga bersumber dari quarry tidak berizin, seperti yang telah di beritakan sebelumnya.
Kemudian terdengar rumor bahwa supplier dan pihak PT Wira Agung (PT WA) dalam kegiatan penimbunan yang menggunakan bahan galian C ilegal tersebut, ada setoran untuk oknum aparat. Akan tetapi hal ini dibantah oleh (R).
“Setoran gimana ya pak, kita jelas sudah sesuai semua dengan aturan yang ada jadi untuk terkait setoran-setoran itu tidak ada sama sekali karna memang kita sudah ikuti aturan yg ada yaitu terkait kelengkapan izin dengan mitra-mitra kita,” jelas R (15/3/24).
Lalu, Tim Media bertemu narasumber yang mengetahui tentang dugaan konspirasi antara para pihak supplier dengan aparat hukum, bahkan desas desus ada setoran demi kelancaran seakan benar adanya.
Pada Februari 2024, pria berinisial (L) supplier PT WA mengirimkan pesan WhatsApp kepada seseorang, pesan itu berstatus ‘pesan diteruskan’.
Di mana inti dari isi obrolan tersebut dapat diartikan, ‘Ada permintaan dari oknum aparat sejumlah Rp 5.000,- perkubik. Leo akan memotong dari bayaran suplayer dan sisanya dari PT WA melalui transfer kepada pihak yang meminta’ tulis Leo dalam pesan singkat tersebut.
Kembali nama PT WA di sebut-sebut bahkan diduga ada pihak bekerja sama dengan suplayer untuk menyuap penegak hukum agar tidak di tindak dikarenakan aktivitas mereka mengandung unsur perbuatan melawan hukum.
Awak media kembali layangkan kepada (R), sehubungan dengan perihal pemberian setoran dimaksud. Lagi-lagi R menampik hal tersebut seakan tidak benar dan bukan dirinya yang berbuat.
“Waduhh itu WhatsApp (pesan) dari siapa ke siapa ya pak?,” tanya nya (18/3/24).
“Saya tidak pernah ngerasa ada mengeluarkan kalimat seperti itu pak,” tambah R.
Sejak mencuat persoalan material ilegal ini, oknum L sebagai orang yang memiliki pengaruh besar dalam penyediaan bahan timbunan yang di pasok ke PT HKI melalui vendor PT WA, tidak pernah menggubris konfirmasi yang dikirimkan kepadanya.
Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain agar segala urusannya lebih lancar, walau melanggar prosedur dan perundang undangan.
Suap sering disebut sogokan, ini merupakan unsur dari perbuatan tindak pidana korupsi. Penerima dan pemberi suap dapat dijerat pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (b), (c) pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.***