PERSADARIAU, PEKANBARU – Aliansi Mahasiwa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) kembali menggelar aksi damai atau unjuk rasa (Unras) di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin 8 September 2025.
Aksi tersebut kembali digelar untuk menuntut keadilan yang menimpa masyarakat yang menjadi korban di sekitaran Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) daerah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Ironisnya, ribuan warga yang sempat dijanjikan bakal mendapatkan keadilan tentang kehidupan mereka kedepan semenjak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
AMMP menilai belum membuahkan hasil, bahkan sampat saat ini, korporasi milik cukong maupun toke yang menjadi dalang rusak terparahnya Kawasan Hutan TNTN, itu belum ada satupun yang diamankan dan diumumkan di publik.
“Kami sudah melampirkan fakta lapangan, yang terjadi sebenarnya. Semua tidak benar sesuai penyataan yang dijanjikan oleh tim Satgas PKH sebelumnya, yang adil, arif, dan bijaksana kepada masyarakat disana. Serta bakal mengejar korporasi milik cukong dan toke dalang perusak hutan,” kata Koordinator Umum (Kordum) aksi Wandri Putra Simbolon, didampingi koordinator lainnya kepada awak media.
Oleh sebab itu pada Aksi jilid 3 kali ini, AMMP menuntut penolakan relokasi agar mendapat keadilan bagi masyarakat yang termasuk dalam kawasan TNTN, serta meminta pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pusat, nanti makin membuka ruang agar masyarakat korban kawasam TNTN mendapatkan keadilan.
“Kami khususnya masyarakat korban kawasan TNTN menolak direlokasi sampai mendapatkan keadilan yang bijaksana dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Kami juga memminta pemerintah pusat kembali mengkaji Perpres No 5 Tahun 2025 khusus di TNTN. Dan kami telah mendapat waktu RDP di DPR RI, serta kami meminta Pemprov dapat membantu memberi pendampingan atas aspirasi masyarakat korban TNTN ini,” tegas Wandri, sapaannya itu, bersama massa aksi.
Adapun saat aksi berlangsung, mereka juga melampirkan fakta-fakta lapangan mulai keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes), korporasi cukong dan toke yang menjadi dalang kerusakan kawasan lindung TNTN sampai ke tim Satgas PKH diduga melakukan kekerasan terhadap masyarakat korban.
“Usut semua oknum Kades yang telah diperiksa dan korporasi milik cukong dan toke dalang rusaknya kawasan TNTN, jangan intimidasi dan melibatkan masyarakat korban yang jelas-jelas nyata bayar pajak dan memberikan PAD pada daerah masing-masing,” ungkapnya.
Diakhir orasinya, AMMP meminta agar masyarakat korban TNTN bisa mendapatlan keadilam yang bijaksana, agar masyarakat tenang menjalani kehidupan dan mengelola lahan yang dijanjikan.
Sebab puluhan ribu warga yang telah menjadi korban, itu membutuhkan kebijakan yang arif dan bijaksana atas permasalahan yang menimpa kelangsungan hidup mereka.
“Kami hanya meminta keadilan dan ketenangan di negeri kami sendiri, jangan sampai kami menjadi korban akibat keserakahan oknum-oknum yang selama ini berkuasa. Harapan kami ini menjadi atensi dan perhatian agar semua pihak bisa memberi keadilan bagi kami masyarakat korban yang terdampak kawasan TNTN,” pungkasnya berharap.***