PERSADARIAU, PELALAWAN – Koordinator LSM Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) Amri mendesak pihak yang berwenang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah di lembaga penyelenggara pemilu selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Dalam informasi yang dihimpun AJAR, ada sekitar 6 Miliar rupiah yang masih tersisa di dua lembaga penyelenggara pemilu, sedangkan tahapan pilkada sudah tidak ada lagi, hanya menunggu pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih saja.
“Informasi yang kita himpun, di KPU Pelalawan dana hibah yang tersisa berjumlah lima miliar rupiah. Sedangkan di Bawaslu masih tersisa anggaran lebih kurang dari satu miliar,” kata Amri, Senin (30/12/24).
Untuk transparansi penggunaan anggaran, Amri meminta kedua lembaga penyelenggaraan pemilu itu untuk diaudit terkait penggunaan anggaran yang sudah terlaksana.
“Harus diaudit, biar tarnsparan penggunaan anggarannya selama pilkada,” bebernya.
AJAR pun berharap, KPU mau mengembalikan sisa anggaran yang sudah tidak terpakai sebanyak 5 miliar itu kepada pemerintah daerah, mengingat kas daerah tengah mengalami defisit anggaran.
“Lima miliar tak akan mampu dihabiskan oleh KPU, kalau habis, berarti mereka memaksakan diri untuk menghabiskan anggaran itu. Kan cuma satu bulan lagi tahapan pilkada itu, bulan depan bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, sesudah itu tidak ada lagi urusan pilkada,” kata Amri.
Pun begitu dengan Bawaslu, dengan sisa kurang lebih satu miliar itu sebaiknya dikembalikan kembali ke kas daerah, karena banyak utang Pemkab harus dibayarkan akhir tahun ini.
“Akan sangat bermanfaat bagi Pemkab dengan uang sebanyak itu sekarang ini, karena banyak utang Pemkab harus dibayarkan,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pelalawan Bapri Naldi S.Sos mengatakan tahapan pilkada masih berjalan, karena masih ada pleno pelantikan bupati terpilih dan pembayaran gaji panitia ad hoc untuk bulan Januari 2025.
“Belum bang, karena masih ada tahapan Pilkada yang masih dilaksanakan di Bulan Januari, seperti Tahapan Penetapan Calon terpilih, Evaluasi Tahapan, Honor dan Operasional Adhoc bulan Januari,”jawab Naldi yang diterima tim media ini. (**/FA)