PERSADARIAU, PEKANBARU – Langkah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang menonaktifkan sejumlah pejabat eselon II dikritik legislator Victor Parulian.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru ini mengatakan kebijakan Walikota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebab, masih ada pejabat yang tidak dicopot.
Meskipun nama para pejabat itu diungkap dalam fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi yang menjerat Rinandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila.
“Yang dinon-aktifkan hanya beberapa pejabat saja, seperti Kadishub, kaban BPKAD, Kadis Perkim dan Kadis PUPR,” ujar Vicktor kepada wartawan, Jumat (30/5/25).
Sedangkan Kepala Satpol PP Zulfahmi Adrian dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin masih tetap aktif, padahal nama keduanya juga disebut dalam persidangan.
“Seharusnya, jika memang alasan penonaktifan pejabat yang bermasalah terkait gratifikasi, sudah sepatutnya Walikota Pekanbaru juga menonaktifkan Zulhelmi Arifin dari jabatannya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” kata Victor.
Menurut anggota Dewan ini, kinerja Zulhelmi Arifin sebagai Sekretaris Daerah belum mampu untuk membenahi sistem Pemerintahan Kota Pekanbaru.
Hal ini disampaikannya di dasari dari seringnya Zulhelmi mangkir saat diundang rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.
“Dengan sikapnya itu, Zulhelmi tidak pantas menjabat sekretaris Daerah yang seharusnya mampu mengekstraksi organisasi pemerintah kota pekanbaru serta menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif selaku mitra kerja demi kesejahteraan rakyat. Jadi copot saja dia!” tegas anggota DPRD Pekanbaru ini.
Kekecewaan Victor memuncak saat DPRD mengundang Pj Sekda Kota Pekanbaru dalam agenda pembahasan APBD 2025 yang diperoleh dari pungutan pajak rakyat.
Padahal, pendapatan tersebut harus segera didistribusikan kembali ke rakyat melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyasar kepada kebutuhan masyarakat.
“Namun saat di undang, Zulhelmi tidak pernah hadir. Macam sudah hebat betul dia itu,” cetus Victor.
Victor juga sebut, kinerja Pemko Pekanbaru belum menunjukkan tren positif. Pasalnya, masih banyak infrastruktur jalan berlobang yang sangat mengganggu kenyamanan warga saat berkendara.
Selain itu, tudak sedikit drainase yang harus diperbaiki untuk mengantisipasi banjir disaat hujan. Dua permasalahan ini merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemko Pekanbaru.
“Ini membuktikan sampai saat ini kegiatan pemko belum berjalan dengan baik,” tutupnya. ***