PERSADARIAU, PELALAWAN – Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mencakup beberapa desa di kabupaten Pelalawan, Riau banyak menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha yang jeli melihat peluang bisnis.
Daerah yang terbilang pelosok itu ternyata selama ini memberi kehidupan dan peningkatan ekonomi yang tidak main-main bagi pihak-pihak tertentu.
Pengusaha berdarah Batak J. Sirait, Ia mengaku memiliki 3 unit timbangan jalan di Desa Segati yang digunakan sebagai media transportasi untuk mendistribusikan hasil panen tandan buah segar (TBS) yang katanya milik petani dari dalam kawasan.
Model bisnis yang jarang dilirik kebanyakan orang itu ternyata dilihat memiliki prospek cuan yang bagus dimata J. Sirait.
Pembebanan biaya sebesar Rp 50 rupiah per Kg bagi pemilik TBS yang melintasi jalan didepan kebun miliknya menjadi keharusan jika ingin membawa muatan buah sawit keluar dari kebun.
“Tolong di ralat ya bahasa paksaan nya Pak, itu tidak pungli, itu kesepakatan warga/petani, dan itu ada di kontrak untuk perawatan jalan supaya produksi petani km 83 lancar kluar, dan itu hasil musyawarah masyarakat/petani ya pak,” ujar Sirait menjawab klarifikasi dari Persadariau, Rabu (2/7/25) malam melalui sambungan telepon.
Ia mengaku penetapan harus membayar sejumlah uang tersebut sudah melewati tahapan yang legal dan resmi dari pihak pemerintah setempat.
“Kita punya SPK pak, dari warga/petani dan di ketahui Kepala desa (Segati) untuk perawatan jalan selama 10 thn pak,” jelasnya.
Pemberlakuan harus membayar uang timbangan itu saat ini menimbulkan konflik bagi pelaku usaha penampungan TBS, salah satunya yang beroperasi berdekatan dengan lahan milik Sirait.
“Kami tidak keberatan dengan adanya pembebanan (jalan) itu, namun jangan sebesar itu dan jangan dikenakan untuk buah dari luar juga,” kata Rio kepada Persadariau.
Ia berharap bisa berdialog dengan Sirait, namun keinginannya tersebut tidak diindahkan hingga belum menemukan titik terang dan berakhir penahanan unit yang mengangkut TBS milik Rio.
Kepala Desa Segati, Heri ketika ditanyakan apakah potongan 50 rupiah per Kg itu sebagai bentuk setoran keamanan untuk oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah desa, ia menegaskan tidak.
“Itu sama sekali tidak ada masuk ke kas desa, tapi untuk perawatan jalan yang memang diminta oleh masyarakat. Karena kita kan tidak bisa membangun jalan disana,” jelas Heri.
FA

