PERSADARIAU , PEKANBARU — Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) Geruduk Kantor DPRD Provinsi Riau.
Aksi unjuk rasa ini digelar buntut dari banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan.
Banjir yang cukup besar ini sangat berdampak pada terhambatnya perputaran ekonomi daerah sehingga banyak masyarakat yang dirugikan.
Ratusan massa aksi meminta Manajemen PLTA Koto Panjang ikut bertanggung jawab atas terjadinya banjir di Pelalalawan.
“Jangan hanya mengirimkan air ke hilir sungai kampar. Tapi pikirkan juga dampak yang terjadi di hilir sungai kampar yaitu kampung kami Kabupaten Pelalawan.” Ujar Kordinator Lapangan Rorin Ardiansyah
“Kalau Manajemen PLTA Koto Panjang tidak mau bertanggungjawab, maka kami meminta dengan tegas Kepada Dirut untuk mundur dari jabatannya.” Tegas Aktivis Pelalawan Pesisir ini.
Lebih lanjut massa aksi juga meminta Ketua DPRD Provinsi Riau tidak diam atas terjadinya banjir di Pelalawan terutama yang mengenai Jalan Nasional Lintas Timur KM. 83 yang mengakibatkan macet terpanjang di Indonesia. Akibatnya jalan lumpuh sehingga berdampak pada perputaran ekonomi daerah. Bahkan sudah sampai menelan korban jiwa.
“Kami minta Ketua DPRD Provinsi Riau dan Ketua Komisi IV untuk tidak diam dan menyampaikan ini ke Pemerintah Pusat Melalui DPR RI Komisi V yang langsung bermitra dengan Kementrian PUPR agar ada solusi terkait lumpuhnya Jalan Nasional Lintas Timur KM. 83 ketika banjir melanda.” Ujar Kordinator Umum, Salamuddin Toha yang juga merupakan Ketua IPMPB.
“Kami minta secepatnya kalau bisa ada progres pembangunan fly over agar ketika banjir datang transportasi lalu lintas tidak terhambat sehingga tidak ada lagi korban jiwa akibat dari banjir ini.” tutupnya.**