PERSADARIAU, PEKANBARU – Selaku vendor pada PT HKI, PT Wira Agung (PT WA) dipercayakan melaksanakan pekerjaan persiapan konstruksi pembagunan jalan Tol. Tidak hanya di Riau, pada beberapa daerah lainnya perusahaan vendor ini selalu dapat bagian ‘Kue’ dalam pelaksanaan proyek jalan Tol di Indonesia.
Amat di sayangkan, dalam menjalankan pekerjaan PT WA justru terlihat akrab dengan dugaan pelanggaran peraturan. Hasil penelusuran media, material timbunan jenis sirtu (pasir berbatu) untuk penimbunan area kerja sebagian besar bersumber dari quarry tidak berizin.
“Saya juga isi (supply) ke Tol melalui L masuk ke PT WA. Terkadang di quarry yang legal ketersediaan sirtu terbatas, mau tidak mau tentu beli dari quarry liar (tidak berizin),” ungkap salah seorang pemasok sirtu untuk oknum L, saat bercerita kepada media sembari minta dirahasiakan identitasnya, (30/3/24).
Tidak dapat ditepis, adanya indikasi konspirasi antara pihak vendor-vendor PT Hutama Karya Infrastruktur (PT HKI) dengan penegak hukum, sebab ada dugaan kegiatan terlarang tersebut disamarkan oleh oknum yang berkepentingan.
Diketahui sebelumnya, oknum R yang merupakan pihak internal PT WA memberikan bocoran kepada supplier Utamanya yaitu pria berinisial L. Yang mana dalam obrolan keduanya, saling mengingatkan agar berhati-hati.
“Saya dapat informasi dari Polda akan ada razia besar-besaran,” tulis inisial R kepada L dalam pesan WhatsApp.
Lalu, oknum L menjawab, “Ok pak, saya akan kabari semua mitra saya,” balas pria berbadan gempal ini.
Lanjut inisial R, “Sampaikan kepada seluruh mitra agar tahan dulu,” katanya.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam Pasal 161 telah menegaskan, ‘Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara’.
Sedangkan terhadap oknum penegak hukum yang menerima upeti atau suap dari pelaku, juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(***/Tim)