PERSADARIAU, LINGGA — Regulasi pengiriman barang yang rumit di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam memicu kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok (sembako) di Kabupaten Lingga. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas pangan warga serta operasional program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi geografis Lingga yang merupakan wilayah kepulauan membuatnya sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah, khususnya Batam, Tanjungpinang, dan Jambi. Namun, ketatnya ketentuan kepabeanan di pintu keluar Batam saat ini justru menjadi batu sandungan bagi kelancaran arus barang.
Merespons krisis tersebut, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lingga mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai untuk segera memberikan dispensasi atau diskresi hukum terkait jalur distribusi logistik ke wilayah kepulauan.
“Ekonomi masyarakat saat ini tengah sulit, jangan lagi dibebankan dengan kelangkaan yang memicu tingginya harga sembako. Jika aturan dipukul rata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar daerah kepulauan, pasokan logistik ke Lingga akan terus rentan,” ujar Ketua MPC PP Lingga, Armanto Arsyad, Kamis (24/9/2026).
Dampak Berantai bagi Pelaku Usaha dan Petambak
Alur birokrasi yang panjang dan beban pajak yang tinggi di kawasan FTZ berimbas langsung pada membengkaknya biaya operasional para pelaku usaha di Lingga. Akibatnya, harga tebus sembako di tingkat konsumen melonjak tajam.
Masalah hambatan logistik ini ternyata tidak hanya memukul sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga sektor produktif masyarakat. Para petambak di Lingga kini mulai mengeluhkan meroketnya harga pakan udang vaname akibat jalur distribusi yang tersendat. Padahal, komoditas ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi dan sumber penghasilan warga pesisir.
Lewat rilis ini, pemerintah diharapkan tidak menutup mata dan segera melahirkan kebijakan khusus yang adaptif. Kelonggaran regulasi untuk barang kebutuhan pokok dinilai mendesak demi menjamin hak pangan masyarakat Lingga dan memastikan program-program prioritas pemerintah pusat tetap berjalan tepat waktu.
Penulis: Zainudin
Editor : FA