PERSADARIAU, BENGKALIS – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bengkalis kembali menuai kritik publik.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menghadirkan solusi nyata.
Sebab, sudah berbulan-bulan masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite akibat minimnya SPBU dan terbatasnya kuota barcode.
Desakan itu muncul setelah Pemkab Bengkalis bersama DPRD melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta guna membahas akses BBM bersubsidi bagi masyarakat, terutama di kecamatan yang belum memiliki SPBU.
Namun, PMII menilai langkah tersebut terlambat karena persoalan distribusi Pertalite telah lama dikeluhkan masyarakat, khususnya di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana.
Selalu kader PMII Kabupaten Bengkalis, Pandi, menyebut pemerintah seharusnya sudah lebih dahulu mengupayakan penambahan kuota, pembentukan subpenyalur, hingga mempercepat pembangunan fasilitas penyaluran BBM.
“Persoalan Pertalite di Kabupaten Bengkalis bukan isu yang muncul kemarin. Kabupaten Bengkalis adalah wilayah yang termasuk ke dalam golongan 3T. Jika pemerintah daerah benar-benar memahami kondisi di lapangan, seharusnya upaya koordinasi, sub penyalur, maupun penambahan kuota sudah dilakukan jauh sebelumnya. Keterlambatan mengambil langkah strategis menunjukkan lemahnya antisipasi dan perencanaan,” paparnya kepada wartawan di Bengkalis, Sabtu (11/7/26).
Menurut Pandi, masyarakat tidak membutuhkan rapat tanpa hasil yang jelas. Yang dibutuhkan adalah kepastian kapan akses BBM bersubsidi benar-benar membaik.
“Pernyataan bahwa kondisi riil telah disampaikan kepada BPH Migas juga belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan membawa hasil yang konkret. Publik membutuhkan kepastian berupa target waktu, lokasi pembangunan fasilitas penyaluran, penambahan kuota, serta mekanisme pengawasan distribusi. Tanpa komitmen yang terukur, pertemuan seperti ini berpotensi menjadi agenda seremonial yang tidak memberikan perubahan nyata.”
PMII juga meminta Pemkab Bengkalis membuka secara transparan penyebab hingga kini masih banyak kecamatan yang belum memiliki akses BBM bersubsidi yang memadai.
“Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berani melakukan evaluasi internal. Mengapa hingga kini masih banyak kecamatan yang belum memiliki akses BBM yang layak? Apakah hambatannya ada pada perizinan, koordinasi dengan Pertamina, atau kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari persoalan yang berulang tiap tahun,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulpan, mengungkapkan kepada BPH Migas bahwa masih banyak warga yang harus menempuh perjalanan 30 hingga 70 kilometer hanya untuk membeli Pertalite karena belum tersedia SPBU di wilayahnya.
BPH Migas menawarkan sejumlah solusi, di antaranya penerapan program BBM Satu Harga, penggunaan aplikasi XStar bagi nelayan dan pelaku UMKM, serta pembentukan subpenyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.
Meski demikian, PMII menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya rapat koordinasi, melainkan seberapa cepat masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi tanpa harus mengantre berjam-jam atau menempuh perjalanan puluhan kilometer.
Di akhir pernyataannya, Pandi juga meminta pemerintah memperjuangkan penambahan kuota barcode Pertalite yang dinilai masih sangat terbatas.
“Aturan Barcode itu terlalu kecil, kita meminta kuota Barcode itu harus ditambah besar. Yang ada sekarang kecil dan terbatas,” tegasnya. ***
Zky