PERSADARIAU, PELALAWAN — Sekretaris Desa (Sekdes) Bagan Limau Kecamatan Ukui dikabarkan menjadi satu-satunya pegawai desa yang masuk dengan ijazah paket B atau setara dengan ijazah SMP. Hal itu menjadi bantahan bahwa kepiawaian seseorang tidak selalu diukur dari selembar ijazah.
“Saya mulai 2021 kalau gak salah, pokoknya habis jabatan sekdes lama,” jelas SU ketika ditanyai kepemilikan ijazah paket B dirinya.
Sekdes inisial SU juga dikabarkan dugaan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Satu diantaranya beralamat Indragiri Hulu (Inhu), sedangkan satunya lagi beralamat Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Bagan Limau sesuai jabatannya saat ini.
SU membenarkan saat dua dokumen dengan alamat berbeda tersebut dikirimkan itu adalah miliknya.
” Benar pak, itu milik saya,” jawabannya kepada Persadariau, Sabtu (24/1/2026).
Dirangkum dari berbagai sumber persyaratan pendidikan untuk menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) berdasarkan peraturan perundang-undangan, jabatan Sekdes wajib diisi oleh perangkat desa yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Dalam Pasal 2 huruf c Permendagri 67 Tahun 2017 ditegaskan bahwa perangkat desa harus berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Karena Sekretaris Desa merupakan bagian dari perangkat desa, maka syarat tersebut bersifat wajib dan mengikat.
Sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan desa menilai, ketentuan pendidikan minimum ini bertujuan untuk menjamin kualitas administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta tata kelola surat-menyurat dan aset desa.
“Sekdes memegang peran strategis sebagai motor administrasi desa. Jika syarat pendidikan tidak dipenuhi, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif di kemudian hari,” ujar salah satu sumber yang memahami regulasi pemerintahan desa.
Secara administratif, pengangkatan Sekdes yang tidak memenuhi syarat pendidikan dapat dinilai cacat prosedur dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme evaluasi oleh camat atau kepala daerah. Selain itu, kepala desa yang menetapkan pengangkatan tanpa mengacu pada regulasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Regulasi juga mengakui ijazah Paket C sebagai pendidikan yang setara dengan SMA, sepanjang diterbitkan oleh lembaga resmi yang diakui negara. **