Gambar Ilustrasi/net
PERSADARIAU, PEKANBARU — Dugaan korupsi pengadaan sapi Madura tahun anggaran (TA) 2022 gagal dan tidak terlaksana di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menjadi perbincangan masyarakat dan kelompok tani penerima sapi bantuan tersebut.
Proyek pengadaan sapi ini dari hasil rekaman wawancara tim media, Kepala Dinas (Kadis) ada menyebutkan dan membawa-bawa nama oknum petinggi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
DPD LSM Gempur Provinsi Riau yang dinahkodai oleh Hasanul Arifin, akan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Kejaksaan Tinggi Riau, untuk menyuarakan dugaan KKN dalam pengadaan sapi tersebut.
“Selasa kalau tak ada aral melintang kita akan demo ke Kejati Riau untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan sapi Madura, kemarin Jum’at surat pemberitahuannya sudah kita sampaikan ke bagian Intel polresta Pekanbaru,” ujar bung Arif saat dimintai keterangannya tentang tindak lanjut temuannya dalam pengadaan sapi, Senin (25/9/23).
Bung Arif menyampaikan, sebagai aktivis kita tidak di gaji tapi kita tetap semangat menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Bumi Lancang Kuning ini.
“Tujuan demo agar Kejati Riau mendengar bahwa nama salah satu oknum di Kejati Riau ada disebutkan Kadisnak Herman dan gerakan orasi ini untuk memberikan motivasi semangat kepada teman-teman aktivis agar tetap semangat dan tak pernah padam dalam mengungkap kasus-kasus korupsi,” katanya.
Sementara itu sambung Arif, untuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan lelang pengadaan sapi Madura ini laporan pengaduannya akan dimasukkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena dalam pengkajian dan analisa tim kita dugaan sementara atas kerugian keuangan negara/daerah cukup fantastis juga, ada sekitar milliaran rupiah. Kerugian ini berdasarkan data dan keterangan dari pihak terkait kemudian data itu kita saring berdasarkan kajian, analisa serta logika,” ujar bung Arif.
Yang lebih menarik lagi kata Arif, dari penjelasan yang kita dengarkan saat wartawan menjumpai kepala dinas berserta kroninya di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Riau, beberapa waktu lalu kami terkejut bahwasanya ada koordinasi kadis Herman SE MT ke oknum Kejaksaan Tinggi Riau dan menyampaikan jabatan sebagai ASDATUN.
“Bahkan anehnya dalam rekaman wawancara tersebut, Herman (Kadis) koordinasi ke oknum Asdatun sampai pada pengecekkan lapangan ke tiga lokasi domisili perusahaan penyedia di antaranya Palembang, Makasar dan Sumenep Jawa timur, apa itu tugas Asdatun itu?,” bebernya.
Masih menurut Arif, analisa kami setelah mendengar keterangan Herman, kami anggap itu bukanlah sebuah koordinasi biasa melainkan adalah sebuah intervensi yang sepengetahuan kami tidak boleh dan tidak mungkin dilakukan seorang oknum aparatur penegak hukum.
“Benar itu, sebagaimana dalam keterangan Herman dan kroninya dalam rekaman menyebutkan jabatan Asdatun, Kadis dan seorang Kabid ada saat di wawancara oleh awak media,” jelasnya
Sebagai aktivis yang kerap menyuarakan anti tindak pidana korupsi tentunya institusi dari oknum tersebut secara tidak langsung adalah mitra langsung aktivis dalam penegakan hukum, ketika ada yang kerap menyebutkan meskipun itu oknumnya tentulah kami merasa tersinggung (seperti mengertak membawa nama aparat).
“Saya yakin dan percaya tindakan penyebutan jabatan di Kejaksaan itu diduga semacam intervensi apalagi tak ada alasan bagi Kadis Herman tidak meneken (tandatangan) itu,” tutur Bung Arif.
Dari hasil rekaman, Arif menyampaikan bahwa Kadis terdengar menyebut “semua jalan sudah kita tempuh. Apa kata Asdatun, pak Herman jalan terus. Saya yang mendampingi, apapun persoalan saya yang akan menghadapi,” demikian kata Arif meneruskan isi rekaman Kadis Herman dengan wartawan.
“Pernyataan Kadis dalam rekaman itu tidak benar dan dapat melukai hati masyarakat sehingga dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum,” ucap bung Arif menirukan ucapan kepala dinas Herman itu dalam rekaman yang diberikan wartawan tersebut.
Terlebih baru hitungan bulan saja kata Arif, tepatnya pada peringatan hari jadi Adiyaksa yang ke 63 lalu, jelas pidato presiden Jokowi kerap melemparkan pujian tentang capaian prestasi yang diraih lembaga Adiyaksa.
“ini sepertinya Kadis mencemarkan nama lembaga Adiyaksa,” katanya.
Sebagai peraihan hasil survey tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi dalam kurun dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kata Arif, tentu juga menjadi kebanggaan kita semua.
“Jangan membawa nama Kejaksaanlah, apalagi TP4D sudah lama dibubarkan,” katanya.
“Perihal keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, semestinya di ketahui oleh Jamwas dan Jaksa Agung, untuk itu setelah menyampaikan laporan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sapi ini kepada KPK, setelah itu kita akan langsung menyambangi Kejagung,” harapnya.
Banyak hal yang menarik dari keterangan dari seorang pejabat publik seperti Herman dan timnya yang nanti bisa diketahui pubik, nanti setelah aksi unjuk rasa saya akan undang mitra pers.
“Banyak cerita unik dan dugaan kebohongan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan timnya yang akan saya sampaikan nanti,” pungkasnya.***